DIALEKSIS.COM| Bener Meriah- Koordinator Youth Against Corruption (YAC), Sadra Munawar menyebutkan, pihaknya secara resmi telah melayangkan surat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dan Aparat Penegak Hukum (APH), terkait proses meminta proses tender proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Bener Meriah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia kini dilarang melakukan tender dan penandatanganan kontrak untuk kegiatan yang bersumber dari dana transfer daerah pada tahun anggaran 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Universitas Syiah Kuala (USK) memberikan klarifikasi terkait persoalan tender proyek pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Blok V tahun anggaran 2024.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Sejumlah kontraktor atau rekanan lokal yang ada di Bireuen terpaksa harus gigit jari pada tahun 2024 ini. Disatu sisi mereka harus membayar pajak perusahaan tiap tahun, di sisi lain mereka harus menanggung beban karena tak mendapatkan pekerjaan di Bireuen.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah pusat telah membatalkan tender pembangunan dan renovasi venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh senilai Rp 695 miliar. Keputusan ini telah menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran terkait proyek penting ini.
Untuk mendapatkan penjelasan mengenai pembatalan tender pembangunan Venue PON XXI 2024 di Aceh senilai Rp 695 miliar.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setelah mendapat protes keras, akhirnya tender penggabungan 14 paket pembangunan dan renovasi venue PON XXI Aceh senilai Rp 695 miliar dibatalkan.
Hal itu disampaikan Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar kepada Dialeksis.com, Kamis (28/9/2023).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kabupaten Aceh Singkil diduga terlibat dalam praktik yang meragukan terkait beberapa paket lelang tender proyek di LPSE Kabupaten Aceh Singkil pada hari Rabu (14/06/2023).
Penyimpangan tersebut terlihat jelas dari ketidakkonsistenan jadwal lelang, deadline yang terlalu panjang, dan seringnya perubahan jadwal yang ganjil dan tidak konsisten.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terdapat sejumlah SKPA yang belum menyerahkan dokumen kegiatan strategis APBA tahun anggaran 2023.
Pantauan Dialeksis.com pada laman di laman P2K APBA per 16 Maret 2023, ada 348 paket kegiatan yang belum serah dokumen. Diantaranya terdapat pada Dinas Perkim (260 paket), BRA (22 paket), Disbudpar (12 paket), Dinas Pengairan (6 paket), Distanbun (5 paket), PUPR (3 paket), Dispora (3 paket), Disdik (2 paket), Kominsa (2 paket), RSUDZA (2 paket), Disnaker, Disperindag, dan DLHK masing-masing 1 paket.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pj Gubernur Achmad Marzuki telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Aceh.
Surat edaran Pj Gubernur Aceh dengan nomor 602/15148 tersebut menegaskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera menyerahkan Dokumen Pemilihan melalui Aplikasi SIMONA Sistem Informasi Monitoring Online Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh resmi mengumumkan paket tender proyek APBA tahun 2023. Pengumuman ini sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Politisi Partai Aceh yang juga anggota DPRK Bireuen Zulkarnaini kembali mempertanyakan alokasi anggaran Rp 10 Miliar untuk pembangunan Stadion Paya Kareung Kabupaten Bireuen.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksanaan APBA 2022 berjalan dengan cepat kali ini, jika merujuk pada jadwal yang ada seharusnya Februari atau Maret tahun 2022 sudah dimulai tender proyek.
DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Sejumlah paket jalan yang baru diumumkan pemenangnya oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh Tamiang, yang dapat diakses di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) disanggah oleh beberapa perusahaan yang mengikuti proses tender.
Pemerintahan yang baik dan bersih dimulai dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah